Tomohon, MS
Rencana maupun aktivitas perombakan bentang alam dan pembukaan lahan di kawasan konservasi Gunung Empung menuai penolakan keras dari aktivis lingkungan Kota Tomohon.
Hendro Frederik Lapong kepada Mediasulut.co.id mengatakan, keuntungan ekonomi dari pengembangan pariwisata tidak sebanding dengan ancaman kerusakan ekosistem, bencana ekologis hingga krisis air bersih yang berpotensi diwariskan kepada masyarakat di masa mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kawasan konservasi Gunung Empung yang masuk dalam Cagar Alam Lokon-Empung bukanlah ruang kosong yang bebas dieksploitasi. Kawasan tersebut merupakan penyangga kehidupan masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan sumber air, kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem.
“Keuntungan wisata sesaat tak sebanding dengan bencana ekologis dan krisis air jangka panjang. Jangan sampai demi mengejar keuntungan ekonomi, kita justru mengorbankan sumber kehidupan masyarakat,” tegas Lapong.
Ia menjelaskan, secara hidrologis, hutan pegunungan Gunung Empung berfungsi sebagai menara air alami (water tower) yang menjaga cadangan air tanah. Keutuhan hutan di kawasan hulu sangat menentukan keberlangsungan mata air bersih dan pertanian masyarakat di wilayah Kinilow, Tinoor hingga Kakaskasen.
Jika kawasan resapan air tersebut dirombak untuk pembangunan infrastruktur wisata massal, kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air dikhawatirkan menurun. Dampaknya tidak hanya memicu krisis air pada musim kemarau, tetapi juga meningkatkan risiko banjir bandang dan tanah longsor pada musim hujan.
Di sisi lain, berkurangnya tutupan hutan di gunung juga berpotensi menaikkan suhu lingkungan sekitar. Padahal, tanaman sayuran dataran tinggi secara biologis beradaptasi dengan suhu dingin atau sejuk untuk menjalankan proses fisiologisnya. Peningkatan suhu ini dapat membuat tanaman mengalami stres panas (heat stress) yang berdampak langsung pada penurunan kualitas maupun kuantitas panen.”“Jangan hanya melihat perputaran uang dari sektor pariwisata. Kita harus menghitung juga berapa besar kerugian masyarakat ketika mata air mengering, lahan pertanian terganggu dan bencana ekologis terjadi. Masyarakat di sekitar kaki gunung yang nantinya menanggung dampaknya,” ujarnya.
Selain ancaman terhadap sumber air, Lapong juga menyoroti keberadaan Yaki (Macaca nigra), primata endemik Sulawesi Utara yang berstatus kritis dan dilindungi. Menurutnya, Yaki memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hutan karena membantu penyebaran biji-bijian yang mendukung regenerasi pepohonan.
Perusakan habitat dan ruang jelajah satwa tersebut, lanjutnya, berpotensi mengganggu rantai ekologi hutan. Bahkan, kehilangan sumber pakan dapat memaksa satwa liar turun ke perkebunan dan permukiman warga sehingga meningkatkan potensi konflik antara manusia dan satwa.
“Yaki bukan sekadar satwa langka yang menjadi kebanggaan Sulawesi Utara. Satwa ini memiliki fungsi ekologis penting sebagai pemencar biji alami. Ketika habitatnya dirusak, kita bukan hanya kehilangan rumah satwa, tetapi juga mengganggu proses regenerasi hutan itu sendiri,” jelasnya.
Lapong menilai, perlindungan Gunung Empung semakin mendesak setelah kawasan Cagar Alam Lokon-Empung mengalami kebakaran hutan dan lahan pada Oktober 2026 yang dilaporkan mencapai ratusan hektare. Dalam situasi tersebut, menurutnya, prioritas seharusnya diarahkan pada pemulihan ekosistem, bukan membuka ruang bagi aktivitas fisik baru yang berpotensi memperbesar kerusakan.
Ia juga mengingatkan bahwa hutan pegunungan memiliki fungsi penting sebagai penyerap karbon alami di tengah ancaman perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan yang kini menjadi persoalan global.
Lebih jauh, Lapong menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di Kota Tomohon harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Pariwisata tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kawasan inti konservasi yang memiliki fungsi ekologis strategis.
“Pariwisata berkelanjutan bukan berarti kita bebas membangun di semua tempat. Harus ada batas yang jelas. Keuntungan finansial mungkin hanya dinikmati segelintir pihak dalam waktu singkat, tetapi kerusakan tata air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ancaman bencana akan dirasakan seluruh masyarakat lintas generasi,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Lapong mendesak Pemerintah Kota Tomohon bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara agar mengambil langkah tegas dengan menghentikan dan menindak segala bentuk aktivitas pembukaan lahan maupun perombakan bentang alam yang merusak ekosistem di kawasan konservasi Gunung Empung.
Ia juga meminta agar pemulihan ekosistem pascakebakaran serta perlindungan daerah tangkapan air Kinilow hingga Kakaskasen menjadi prioritas. Selain itu, masyarakat yang tinggal di sekitar kaki gunung perlu dilibatkan secara aktif sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pelestarian kawasan konservasi.
“Gunung Empung bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan bentang alamnya. Ia adalah sumber air, rumah bagi satwa endemik Yaki, dan pelindung keselamatan warga Tomohon. Sekali hutan konservasi ini dirusak, tidak ada nilai investasi wisata apa pun yang sanggup membeli kembali air dan keselamatan kita,” tutup Lapong.
Ia mengingatkan, pembangunan pariwisata seharusnya meninggalkan warisan kesejahteraan, bukan mewariskan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang.(RommyKaunang)













Komentar