Manado, MS
Lebih dari 800 kepala sekolah semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sederajat dan Taman Kanak-Kanak (TK) bahkan sekolah menengah Atas, se-Sulawesi Utara mengikuti kegiatan Penguatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 serta Mitigasi Risiko untuk Menghindari Fraud (penyimpangan), Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sam Ratulangi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Utara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kejaksaan. Salah satu materi utama bertajuk Mitigasi Risiko dan Pencegahan Penyimpangan pada Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan dibawakan Inspektur Investigasi Kemendikdasmen, Dr. Yunitha Arifin, SH, MH.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparannya, Yunitha menegaskan bahwa pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan harus berpegang pada tiga prinsip utama, yakni transparan dan akuntabel, partisipatif dengan melibatkan masyarakat, serta berorientasi pada kebutuhan murid melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Ia juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang harus diperhatikan kepala sekolah dan guru, khususnya dalam aspek administrasi, teknis pekerjaan, serta pengawasan dari pihak ketiga.
Yunitha menjelaskan, salah satu kendala yang kerap dihadapi guru adalah belum memahami secara mendalam spesifikasi teknis pekerjaan, jenis material, standar kualitas, serta kriteria pekerjaan yang harus dipenuhi. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam membaca dan mencocokkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan spesifikasi teknis dan kondisi nyata di lapangan.
“Pengelolaan dokumen pelaksanaan juga harus menjadi perhatian. Pencatatan pembelian, bukti transaksi, dokumentasi pekerjaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban harus dilakukan secara sistematis, lengkap, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia juga memaparkan perbedaan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Menurutnya, APIP berperan melakukan pengawasan internal, pendampingan, serta pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan melalui pengawasan dan probity audit. Sementara APH berfokus pada penegakan hukum terhadap indikasi tindak pidana korupsi melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.
Sementara itu, Jaksa Madya Zainul Arifin, SH, MH, yang hadir mewakili Kejaksaan Agung, mengingatkan seluruh penerima dana revitalisasi agar tidak salah dalam menggunakan anggaran.
“Jangan salah menggunakan anggaran. Kami mengingatkan kepada seluruh penerima dana revitalisasi agar menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Semua tahapan administrasi harus diikuti, karena penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Eri Yudianto, SH, MH, meminta para kepala sekolah tidak takut dalam mengelola anggaran revitalisasi selama pelaksanaannya mengikuti aturan yang berlaku.
“Jangan takut untuk mengelola anggaran revitalisasi ini. Yang penting, lakukan konsultasi dengan Kejaksaan terdekat apabila menemukan kendala atau membutuhkan pendampingan. Harapan saya, Sulawesi Utara bisa menjadi pilot project terbaik dalam penyerapan dana revitalisasi di Indonesia,” ungkapnya.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Utara, Dr. (Cand.) Febry H.J. Dien, S.T., M.Inf.Tech.(Man.), menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemateri dan para Kepala sekolah. Dikatakannya, Inspektur Investigasi Kemendikdasmen, Yunitha Arifin, yang hadir langsung untuk mengawal sekaligus memberikan penguatan kepada lebih dari 800 kepala sekolah penerima dana revitalisasi dari seluruh Sulawesi Utara.
Febry berharap, melalui kegiatan tersebut, para kepala sekolah memperoleh informasi dan pendampingan yang memadai sehingga mampu mengelola serta memanfaatkan anggaran revitalisasi sesuai peruntukan dan pekerjaan proyek di masing-masing satuan pendidikan.
“Kesempatan ini sangat baik bagi para kepala sekolah sebagai penerima dana revitalisasi untuk mendapatkan informasi dan pendampingan yang benar. Kami berharap seluruh anggaran dapat dimanfaatkan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan di masing-masing sekolah, serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” harap Febry.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan Tahun 2026 di Sulawesi Utara dapat berjalan tepat sasaran, berkualitas, bebas dari penyimpangan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan dan kenyamanan peserta didik.
Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Pendidikan 15 Kab/Kota yang hadir secara langsung atau diwakili.(RommyKaunang)













Komentar