Sentuhan Strategis Gubernur Yulius Sukses Tekan Kemiskinan Sulut 0,30 Persen

Manado, MS

Dampak kinerja jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE di trend positif.

Dimana, persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara di Maret 2026 tercatat 6,32 persen, turun 0,30 persen.

Dibandingkan September 2025 yang sebesar 6,62 persen saja.

Tanda-tanda tersebut, setelah kabar resmi dari Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut Nomor 52/08/71/Th. XX dirilis 5 Agustus 2026.

Berdasarkan kondisi itu, Gubernur Yulius pun menegaskan, bahwa penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

Itu dimulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Penurunan angka kemiskinan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih keras,” kata gubernur.

Ada pula penyampaian dari rilis resmi BPS Sulut ini menyebutkan, penurunan tersebut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 172,13 ribu jiwa di September 2025 menjadi 164,78 ribu jiwa di Maret 2026.

Atau telah berkurang sekitar 7,35 ribu jiwa.

Berdasarkan capaian itu, menempatkan Sulut sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sulawesi.

Sekaligus, mengungguli Sulawesi Tenggara (10,02 persen), Sulawesi Barat (10,00 persen), Sulawesi Selatan (7,24 persen), Sulawesi Tengah (10,46 persen) dan Gorontalo (12,16 persen).

Itu pula menunjukkan, bahwa Sulut berhasil mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah di kawasan Sulawesi.

Pun, terhadap angka kemiskinan Sulut sebesar 6,32 persen itu, menempatkan provinsi bermaskot nyiur melambai ini ada di lingkungan daerah dengan kategori tingkat kemiskinan yang relatif rendah secara nasional.

Hal ini, mencerminkan efektivitas berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait itu, Gubernur Yulius menyebutkan, kalau Pemprov Sulut tetap searah dalam program-program kemasyarakatan.

“Pemprov Sulut akan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,”tambahnya.

Terkait itu, ragam program strategis terus diusung dan dijalankan oleh Pemprov Sulut.

Sehingga itu dapat terus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, investasi, pariwisata, serta peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat.

Selain itu, data BPS juga menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Sulut di Maret 2026 sebesar Rp578.499 per kapita per bulan terjadi peningkatan dibanding September 2025 sebesar Rp557.

Menggambarkan kondisi itu, bahwa standar garis kemiskinan meningkat, persentase penduduk miskin justru berhasil ditekan.

Berarti, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

Pihak Pemprov Sulut pun berkomitmen, mempertahankan tren positif tersebut di seluruh wilayah.

Diketahui, Sulut sendiri semakin mempertegas posisi sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, jadi contoh keberhasilan pembangunan yang berorientasi ke peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (DevyKumaat)