Donald Sambuaga.
Manado, MS
Pemerintah Kota Manado melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi memperpanjang masa status tanggap darurat bencana cuaca ekstrem dan musim kemarau untuk tahap kedua selama 14 hari. Sejak Senin (27/10/26) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPBD Kota Manado Dr Donald Sambuaga SSTP AJ AK MSi, menegaskan bahwa perpanjangan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan lapangan serta verifikasi data dampak bencana yang masih berlangsung.
”Perpanjangan status ini mengacu pada dua pertimbangan utama, yaitu kebutuhan air bersih yang masih perlu diverifikasi serta maraknya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama Oktober 2026,” kata Donald.
Lanjutnya, terjadi dampak kekeringan dan memerlukan langkah distribusi sir bersih.
Dimana, berdasarkan evaluasi tahap pertama (8–21 Oktober 2026), dampak kekeringan paling parah dirasakan oleh warga di Kecamatan Bunaken Kepulauan. Sebanyak 919 kepala keluarga (KK) atau 2.751 jiwa terdampak di dua kelurahan, yaitu:
Kelurahan Bunaken: 574 KK (1.732 jiwa) Kelurahan Manado Tua Dua: 345 KK (1.019 jiwa).
Namun, disampaikan juga, data ini masih memerlukan konfirmasi rekapitulasi tingkat kelurahan sebelum dipaparkan secara resmi.
Sementara untuk indikator lapangan telah menunjukkan, bahwa sumber air warga masih mengering dan debitnya belum kembali normal.
Meski distribusi pasokan air terus dilakukan, layanan normal saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan harian masyarakat.
Menurutnya, BPBD Manado sudah mendistribusikan total 158.000 liter air bersih di wilayah Kecamatan Kepulauan Bunaken, yakni seperti di
12 Oktober 16.000 liter, 13 Oktober 16.000 liter dan Manado Tua Dua 42.000 liter, 20 Oktober 16.000 liter, 21 Oktober 12.000 liter dan Manado Tua Dua 56.000 liter.
Kendati distribusi telah berjalan, Donald menegaskan bahwa hal tersebut tidak otomatis menandakan sumber air telah pulih.
Pasalnya, langkah penanganan di wilayah kepulauan memerlukan dukungan logistik khusus, seperti transportasi laut, tandon penampungan, ketersediaan pasokan air, serta biaya operasional yang berkesinambungan masih difokuskan Pemkot Manado juga.
Disampaikan pula, BPBD Manado turut mencatat kejadian karhutla sebanyak 116 kejadian kebakaran sepanjang Oktober 2026. 114 kejadian terinci berdasarkan kecamatan di Kota Manado.
Secara data kejadian yang masuk, disebutkan di Kecamatan Mapanget 55, Tuminting dan Bunaken Darat masing-masing 21, Wenang 11, Malalayang dan Singkil masing-masing 6, Wanea dan Bunaken Kepulauan masing-masing 6.
Sementara itu di Paal Dua ada 5 kejadian, Sario 5 disusul Tikala dengan jumlah yang masih perlu dikonfirmasi.
“Terdapat selisih dua kejadian yang belum teralokasi dalam daftar kecamatan dan perlu konfirmasi sebelum publikasi resmi. Dan, data tersebut hanya merujuk di kebakaran hutan, lahan atau alang-alang pada Oktober 2026, bukan total kebakaran semua kategori sepanjang tahun,”paparnya.
Mengenai hal-hal tersebut, pihak
BPBD Manado menilai, Tahap II layak dipertimbangkan apabila kaji cepat terbaru mengonfirmasi bahwa kebutuhan dasar warga belum terpenuhi, sumber air belum pulih, dan ancaman kebakaran masih memerlukan operasi darurat.
Mengingat, perpanjangan dipertimbangkan bila evaluasi menunjukkan kebutuhan darurat dan ancaman belum berakhir.
Menurut Donald, turut menjadi perhatian, yakni enam indikator utama yang harus masuk diverifikasi.
Pertama, kondisi sumber air masyarakat yang masih mengering atau debit belum pulih.
Kedua, skala dampak berupa jumlah KK dan jiwa terdampak yang masih signifikan.
Ketiga, kapasitas layanan normal yang belum mampu memenuhi kebutuhan.
Keempat, kebutuhan warga akan distribusi air bersih yang masih rutin.
Kelima, ancaman lanjutan berupa risiko kekeringan dan kebakaran lahan.
“Keenam, kebutuhan operasi darurat yang meliputi personel, armada, logistik, koordinasi, dan pendanaan,. Setiap indikator itu, harus diberi status yang jelas, yakni terverifikasi, perlu verifikasi, atau tidak lagi berlaku, dengan mencantumkan sumber data dan tanggal pembaruan,”sambungnya.
Pihaknya berharap, fokus operasi di tahap kedua diarahkan ke verifikasi data KK/jiwa – kondisi sumber air, penetapan jadwal – volume distribusi air bersih, siaga kebakaran melalui pemetaan kejadian – kesiapan personel, koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, perangkat daerah, PDAM, TNI/Polri, PMI, kecamatan dan kelurahan.
“Terapan akan evaluasi harian terkait kebutuhan tersisa dan indikator transisi menuju pemulihan tetap efektif ada,” pungkasnya. (DevyKumaat)













Komentar