Gubernur Yulius dan Tim Pansus DPR RI Bahas Seputar Daerah Kepulauan

Pembicaraan antara Gubernur Sulut dengan Tim Pansus DPR RI. 

Manado, MS
Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling SE dengan Panitia Khusus (Panasus) DPR RI adakan pertemuan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Jumat (29/8/26).

Menurut Gubernur, karakteristik kepulauan memicu tingginya tantangan dan biaya pembangunan, sehingga butuh kebijakan serta alokasi anggaran yang berbeda dari daratan.

“Pembangunan wilayah kepulauan memiliki tantangan dan Islandness Cost atau biaya geografis yang jauh lebih tinggi dibanding daratan,”kata dia.

Lanjut gubernur, Sulut memiliki karakteristik wilayah yang di dominasi laut dengan total luas wilayah sebesar 77,69 persen dengan ratusan pulau yang ada.

Dirincinya, Sulut 382 pulau, terdiri atas 57 pulau berpenghuni dan 325 pulau tidak berpenghuni. Sedangkan pulau kecil terluar ada 12.

Sehingga, oleh gubernur, upaya pengesahan RUU Daerah Kepulauan adalah untuk menjamin keadilan pembangunan.

Disampaikan juga, tahap afirmasi fiskal di Pembentukan Dana Khusus Kepulauan (DKK) dan penyesuaian sistem fiskal ada, agar pembiayaan tidak hanya berbasis jumlah penduduk, tetapi juga memperhitungkan biaya pelayanan publik di wilayah terpencil.

Dana tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat kepulauan, termasuk pembangunan pelabuhan, pengembangan pasar ikan, peningkatan konektivitas serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Mengenai infrastruktur dan ekonomi maritim, langkah percepatan pembangunan fasilitas dasar seperti listrik, air, sekolah, kesehatan didalamnya serta penguatan konektivitas untuk pelabuhan, transportasi, telekomunikasi dan ekonomi biru diperlukan juga.

Termasuk, pembangunan di pulau-pulau kecil terluar dan batas wilayah bukan sekadar masalah kesejahteraan, melainkan bentuk nyata menjaga kedaulatan NKRI.

“Diharapkan, RUU ini nanti menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Daerah Kepulauan agar regulasi yang tercipta benar-benar adil dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat kepulauan,” ungkapnya. (DevyKumaat)